Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbaikan dinilai penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, aman, transparan, dan melindungi hak masyarakat.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, terdapat enam hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, penerima manfaat harus ditentukan berdasarkan data yang akurat dengan memprioritaskan anak-anak, kelompok 3B, siswa dari keluarga miskin, serta masyarakat di daerah rawan pangan dan gizi maupun wilayah 3T.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri. Komnas HAM juga mendorong penyempurnaan Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Selanjutnya, aspek keamanan pangan dan kualitas gizi harus diperketat, termasuk pengawasan SPPG, pemenuhan standar sanitasi, pengelolaan limbah, serta mekanisme penanganan korban jika terjadi keracunan.

Komnas HAM juga meminta hak pekerja SPPG diperhatikan melalui kepastian status kerja, upah layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial.

Selain itu, setiap dugaan pelanggaran terkait keamanan pangan, lingkungan, maupun korupsi harus diproses secara adil, transparan, dan independen. Pemerintah juga diminta membuka ruang bagi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan MBG.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan Komnas HAM kepada jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pertemuan pada Senin (5/10/2026).

Komnas HAM turut mendorong agar program lebih difokuskan kepada kelompok yang membutuhkan serta memastikan pekerja dan relawan SPPG memperoleh jaminan sosial dan kesehatan.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala BGN Sudaryono belum memberikan tanggapan atas rekomendasi Komnas HAM.