satunurani.com – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Irjen (Purn) Mashudi menegaskan dirinya masih sanggup menjalankan tugas setelah muncul polemik terkait temuan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, sebelumnya meminta agar petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan diberikan sanksi tegas.

Menurut Yanuar, sanksi terhadap petugas tidak cukup hanya berupa penonaktifan. Jika berdasarkan hasil investigasi terbukti melakukan pelanggaran, petugas tersebut dapat diberhentikan. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya unsur pidana apabila ditemukan praktik seperti suap atau pemerasan terhadap warga binaan.

Yanuar kemudian mempertanyakan kesanggupan Mashudi untuk menangani persoalan tersebut.

“Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?” tanya Yanuar.

“Masih,” jawab Mashudi.

Yanuar kemudian meminta Mashudi mempertimbangkan untuk mengundurkan diri apabila tidak mampu melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Soroti Mutasi dan Promosi Petugas

Dalam rapat tersebut, Yanuar juga menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi petugas lapas. Ia menilai penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment penting dalam menentukan penempatan pejabat di lingkungan pemasyarakatan.

Yanuar mempertanyakan penempatan Yosep sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadik) di Lapas Cibinong. Sebelumnya, Yosep diketahui pernah bertugas sebagai Kepala Satuan Pengamanan Rutan di Rutan Narkoba Salemba pada 2024.

Yanuar menyebut, ketika Yosep bertugas di Rutan Narkoba Salemba, terdapat tujuh narapidana kasus narkoba yang melarikan diri pada November 2024.

“2024 Mas Yosep ini sebagai Kepala Pengamanan Rutan, tujuh narapidana kabur. Sekarang promosi jabatan, jadi Kasi Binadik di Cibinong,” ujar Yanuar.

Yanuar pun mempertanyakan pertimbangan Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat.

Menurut dia, proses rotasi jabatan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan rekam jejak petugas. Ia meminta agar kebijakan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan tertentu ataupun menutupi kesalahan.

“Jangan like or dislike, apalagi kalau urusan setor-menyetor. Ini semua terbuka, Pak, bisa dilihat rekam jejaknya,” kata Yanuar.

Yanuar kembali menegaskan bahwa Mashudi perlu segera melakukan pembenahan jika masih sanggup menjalankan tugasnya sebagai Dirjen PAS.

Ia juga menyampaikan bahwa apabila Mashudi merasa tidak mampu menangani persoalan tersebut, pengunduran diri menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan.

“Maka saya sampaikan, kalau Pak Dirjen enggak sanggup, lebih gentle mundur, Pak,” tegas Yanuar.