Jember — Polemik program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember kembali bergulir. Tanggapan Bupati Muhammad Fawait melalui Wadul Guse yang kemudian diteruskan kepada Kepala Puskesmas Kencong justru mendapat kritik balik dari M. Sholeh, aktivis Posko Merdeka.

Sholeh menilai tanggapan tersebut keliru memahami substansi kritik yang ia sampaikan. Menurut dia, persoalan yang dibawa ke DPRD Jember bukan pengaduan terhadap pelayanan Puskesmas Kencong kepada seorang pasien.

Kasus tersebut, kata Sholeh, merupakan contoh untuk menguji klaim pemerintah mengenai konsep Home Care yang sebelumnya digambarkan Bupati Fawait sebagai layanan yang memungkinkan warga miskin memiliki “dokter pribadi”.

“Bupati mengatakan kalau orang kaya bisa punya dokter pribadi, orang miskin pun bisa,” ujar Sholeh dalam video tanggapannya.

Sholeh sebelumnya mengungkapkan seorang warga yang didaftarkannya melalui layanan Wadul Guse pada 29 Juli 2026 didatangi tim Puskesmas Kencong pada 30 Juli. Pasien diperiksa, diberikan obat dan vitamin, serta didokumentasikan.

Namun, menurut Sholeh, setelah kunjungan tersebut tidak ada lagi pelayanan lanjutan terhadap pasien hingga persoalan itu disampaikannya ke publik.

Menurut dia, fakta tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk mempertanyakan bagaimana Home Care dirancang dan dijalankan.

Kritik Bukan untuk Nakes

Sholeh menegaskan kritiknya tidak ditujukan kepada tenaga kesehatan Puskesmas Kencong.

Ia mengaku memahami posisi para nakes yang menjalankan program di lapangan. Karena itu, menurutnya, persoalan tidak semestinya diarahkan kepada tenaga kesehatan yang hanya menjalankan kebijakan.

“Jangan sibuk menjelaskan bagaimana kasus itu terjadi,” kata Sholeh.

Menurut dia, semakin kasus tersebut dijelaskan dari sisi teknis pelayanan Puskesmas Kencong, justru semakin muncul pertanyaan mengenai perencanaan program Home Care.

Ia mempertanyakan standar operasional prosedur, frekuensi kunjungan, ketersediaan sumber daya manusia, mekanisme pemantauan pasien, hingga anggaran program.

“Semakin dijelaskan semakin nyata bahwa program ini tidak direncanakan dengan matang,” ujarnya.

Sholeh membawa persoalan tersebut ke DPRD Jember karena ingin aspek kebijakan program dibuka secara transparan. Ia meminta DPRD menghadirkan Dinas Kesehatan dan pihak terkait dalam forum dengar pendapat.

Menurut dia, yang perlu dipertanggungjawabkan bukan hanya pelayanan terhadap satu pasien, tetapi keseluruhan desain Home Care.

Pertanyakan Mengapa Bupati Tak Menjelaskan Sendiri

Sholeh juga mempertanyakan mengapa tanggapan atas kritik tersebut justru disampaikan melalui Wadul Guse dan Kepala Puskesmas Kencong.

Menurut dia, Bupati Fawait semestinya memberikan penjelasan langsung karena narasi mengenai warga miskin yang dapat memiliki “dokter pribadi” merupakan pernyataan Bupati sendiri.

“Kenapa bukan Bupati sendiri yang menjelaskan? Beliau sendiri yang mengatakan orang miskin bisa punya dokter pribadi. Kok malah dilempar ke nakes?” ujar Sholeh.

Ia menilai tenaga kesehatan tidak semestinya dibebani untuk menjelaskan atau membela narasi kebijakan yang dibuat pemerintah.

Sholeh bahkan menyebut, jika pola tersebut terus terjadi, tanpa disadari Bupati Fawait telah menggeser tenaga Wadul Guse dan nakes menjadi “bazer” bagi program pemerintah.

Istilah tersebut merupakan penilaian Sholeh terhadap pola komunikasi pemerintah, bukan tuduhan bahwa para nakes memang menjalankan fungsi sebagai buzzer.

Minta DPRD Uji Program

Menurut Sholeh, forum DPRD nantinya harus membahas Home Care secara menyeluruh.

Mulai dari dasar perencanaan, SOP, standar pelayanan, jumlah dan kapasitas SDM, mekanisme kunjungan lanjutan, sistem monitoring pasien, indikator keberhasilan hingga anggaran.

Ia menilai persoalan Home Care tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai apakah seorang pasien sudah atau belum dikunjungi kembali.

Sebab, apabila pemerintah menggunakan istilah “dokter pribadi” untuk menggambarkan layanan tersebut, menurut Sholeh, publik berhak mengetahui standar pelayanan yang dimaksud.

“Yang saya persoalkan programnya, bukan nakesnya,” tegasnya.

Dari kasus Puskesmas Kencong tersebut, Sholeh menyimpulkan bahwa program Home Care justru sedang menyembunyikan kegagalannya.

Ia menilai fakta yang disampaikannya merupakan pengalaman langsung di lapangan, sehingga tidak semestinya dijawab hanya dengan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan pelayanan.

Kini, polemik tersebut kembali mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Pertanyaan yang muncul bukan lagi semata-mata mengenai satu pasien di wilayah kerja Puskesmas Kencong.

Melainkan mengenai seberapa matang Home Care dirancang sebagai program pelayanan kesehatan bagi warga miskin.

Jika konsepnya adalah memberikan layanan seperti “dokter pribadi”, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai standar kunjungan, mekanisme tindak lanjut, penanggung jawab pasien, ketersediaan SDM, serta dukungan anggarannya.

Pernyataan mengenai kegagalan Home Care dan tudingan bahwa program tersebut sedang menyembunyikan kegagalannya merupakan penilaian M. Sholeh dan Posko Merdeka. Pemerintah Kabupaten Jember, Bupati Muhammad Fawait, Dinas Kesehatan, dan pihak pelaksana Home Care masih memiliki ruang untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai desain dan pelaksanaan program tersebut. (Sr)