MOROWALI, Satunurani.com – Senin, (01/05/2023). Masalah sengketa lahan antara PT Vale dengan masyarakat di wilayah izin pertambangan milik perusahaan asal Brazil tersebut tak kunjung usai, dan mulai menjadi sorotan berbagai kalangan.
Setelah aktivis agraria, Eva Bande melontarkan komentarnya melalui beberapa media, kini sorotan lainnya muncul dari Ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Kabupaten Morowali, Ikhsan Arisandhy.
Menurutnya, persoalan sengketa tanah semestinya tidak perlu terjadi, apalagi kalau sampai melibatkan perusahaan raksasa sekelas PT Vale.
“Sangat disayangkan, PT Vale ini kan bukan perusahaan yang baru dalam bisnis ini, tapi kok masih ada masalah seperti ini? Mereka harusnya sudah tamat urusan pembebasan lahan ini,” kata Ikhsan kepada media ini, Senin, (01/05/2023).
Selain itu lanjut Ikhsan, yang kini merupakan salah satu politisi PDI Perjuangan Kabupaten Morowali ini, program hilirisasi industri yang dicanangkan Pemerintahan Pusat seharusnya tidak sampai merugikan masyarakat.
Program hilirisasi tersebut, kata mantan aktivis PRD Sultra ini, digerakkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat dimana industri itu berdiri, dalam kasus ini adalah di Kabupaten Morowali.
“Jadi, kalau ada perusahaan yang masih berbenturan dengan kepentingan masyarakat, itu jelas sudah lari dari semangat program Pemerintah Pusat,” katanya.
Ditanyakan soal kemungkinan adanya mafia pertanahan dalam kasus PT Vale seperti yang diungkapkan oleh berbagai pihak, Ikhsan mengatakan bahwa kemungkinannya sangat besar, namun demikian, perusahaan besar seperti PT Vale seharusnya tidak terjebak dalam permainan para mafia ini.
“Bisa saja terjadi, karena di beberapa kasus yang melibatkan beberapa perusahaan lain di Morowali ini juga ada keterlibatan mafia-mafia itu, tapi saya justru heran kalau perusahaan sekelas PT Vale masih bisa terjebak dalam permainan mereka,” ujarnya.
Di samping itu kata Ikhsan, karena masalah sengketa lahan semacam ini bukan lagi hal yang baru terjadi di daerah ini, semestinya Pemerintah daerah juga sudah harus menaruh perhatian serius dalam urusan ini.
“Yang saya maksudkan adalah, jangan seperti pemadam kebakaran, nanti masalahnya sudah terjadi baru mau bertindak, itupun kalau ada tindakan, jadi harus ada langkah antisipatif karena daerah kita ini sasaran investasi-investasi besar, jadi sudah harus dipikirkan langkah-langkah stategis untuk mengantisipasi masalah seperti ini,” jelas Ikhsan.
Kembali ke polemik PT Vale, Ikhsan dengan tegas memberikan dukungan penuh kepada masyarakat pemilik lahan di wilayah izin pertambangan tersebut.
“Saya mendukung penuh perjuangan tersebut, apapun alasannya, PT Vale harus mengembalikan hak-hak pemilik sah lahan yang mereka kuasai saat ini, kalau mau lakukan pembebasan, berikan kepada mereka yang berhak, itu juga perintah undang-undang, kalau ternyata terdapat keterlibatan oknum-oknum tertentu, siapapun dia, tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya. (Bambang SM)
