Hello from MU plugin

Karhutla Berlangsung 3 Bulan, DPR Desak Kepala BNPB Turun Tangan

Array
Komentar 0
Foto: Kepala BNPB Kristomei Sianturi
Foto: Kepala BNPB Kristomei Sianturi

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi segera turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan. Ia menegaskan, pergantian pimpinan BNPB tidak boleh menghambat penanganan bencana yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

“Jangan sampai daerah harus berjuang sendiri menghadapi bencana yang berlangsung lama dan skalanya sudah membutuhkan dukungan nasional,” ujar Hetifah kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).

Ia mendorong Kristomei berkoordinasi dengan pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan darurat terpenuhi. Dukungan pemerintah pusat, menurutnya, perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah terdampak, termasuk penambahan personel dan peralatan, pemadaman melalui water bombing, modifikasi cuaca, serta penyediaan anggaran secara cepat dan tepat sasaran.

Hetifah juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari kabut asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Penyediaan masker, layanan kesehatan, pemantauan kualitas udara, serta perlindungan bagi siswa selama kegiatan belajar harus menjadi bagian dari respons darurat. Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Timur, ia meminta perhatian khusus bagi wilayah tersebut dan daerah lain di Kalimantan yang masih terdampak karhutla.

Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB untuk menggantikan Letjen TNI Suharyanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pergantian itu berlangsung saat karhutla disebut telah terjadi selama tiga bulan dan di tengah OTT KPK terkait dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat BNPB serta pihak swasta.

Selain penanganan karhutla, Hetifah meminta Kristomei mengevaluasi tata kelola internal BNPB, khususnya sistem pengadaan dan pengawasan anggaran. Ia berharap pembenahan tersebut dapat memperkuat integritas organisasi, mencegah penyimpangan, serta memastikan dana kebencanaan tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA

ARTIKEL TERKAIT