ExposeUpdate – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyoroti persoalan suara pemilih yang tidak terwakili di DPR akibat penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Raja Juli mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pembentuk undang-undang memperhatikan persoalan suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen dalam merumuskan ketentuan ambang batas untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

“Keputusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Raja Juli, penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu 2024 menyebabkan sekitar 16 juta suara tidak mendapatkan keterwakilan di DPR.

“Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting. Tapi bagi PSI Insya Allah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” ujarnya.

Meski PSI tidak memiliki kursi di DPR, Raja Juli mengatakan partainya akan menerima dan mengikuti keputusan DPR terkait besaran ambang batas parlemen yang akan diterapkan pada Pemilu 2029.

Raja Juli menyebut PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu. Ia juga menyinggung kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI serta dukungan Presiden ke-7 Joko Widodo terhadap partainya.

“PSI Insya Allah siap ya. Apalagi Insya Allah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi Insya Allah juga full mengendorse PSI,” kata Raja Juli.