Jakarta – Polri mendorong transformasi tata kelola pengawasan pupuk bersubsidi melalui sistem deteksi dini yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Gagasan tersebut disampaikan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Sunarya, S.I.K, dalam proyek perubahan yang diusungnya saat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Pelatpimnas) Tingkat I Lembaga Administrasi Negara (LAN) Angkatan 67 Tahun 2026.

Proyek perubahan tersebut mengangkat tema “Transformasi Tata Kelola Kolaborasi Deteksi Dini Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi”. Sistem ini dirancang untuk membangun mekanisme pengawasan yang lebih kolaboratif, efektif, dan berkelanjutan.

Sunarya menjelaskan, pupuk bersubsidi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah potensi penyimpangan, mulai dari pendataan, alokasi, distribusi hingga penyaluran.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain ketidaktepatan data penerima, penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, kebocoran distribusi, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), ketidaksesuaian stok, hingga penimbunan.

“Permasalahan pupuk bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi. Ini merupakan persoalan tata kelola, data, koordinasi, dan pengawasan,” ujar Sunarya dalam pemaparannya.

Menurutnya, penyalahgunaan pupuk bersubsidi dapat berdampak langsung kepada petani. Ketidaktepatan penyaluran dapat membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk, menurunkan produktivitas pertanian, serta berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

Karena itu, pengawasan tidak cukup dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi antara Polri, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia, distributor, kelompok tani, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kolaborasi tersebut, data dan informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga dapat diintegrasikan untuk memetakan risiko, mengidentifikasi titik rawan, dan menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Dengan sistem tersebut, pengawasan diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan laporan setelah terjadi pelanggaran. Potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat segera dilakukan.

Sejumlah pemangku kepentingan juga menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan tersebut, di antaranya jajaran Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Aceh, serta perwakilan kelompok tani.

Dalam konsep tersebut, Polri berperan menghadirkan perspektif keamanan dan deteksi dini. Kementerian Pertanian mendukung dari sisi kebijakan dan basis data pertanian, PT Pupuk Indonesia pada aspek distribusi dan pemantauan, sedangkan pemerintah daerah memperkuat pengawasan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, petani menjadi penerima manfaat utama dari perbaikan tata kelola tersebut.

Sunarya menegaskan, proyek perubahan itu tidak hanya berfokus pada penyusunan standar operasional prosedur, perjanjian kerja sama, maupun pemanfaatan teknologi. Lebih jauh, proyek tersebut diarahkan untuk membangun pola kerja baru dalam pengawasan.

Pola tersebut mengubah pendekatan yang sebelumnya sektoral dan reaktif menjadi tata kelola yang kolaboratif, terintegrasi, berbasis data dan risiko, serta mengedepankan deteksi dini.

Dengan transformasi tersebut, pupuk bersubsidi diharapkan dapat diterima oleh petani yang berhak dalam jumlah, harga, waktu, dan tempat yang tepat.

Ketepatan penyaluran subsidi dinilai penting untuk melindungi petani, menjaga produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.