satunurani.com – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh jenjang pendidikan di lembaga negeri, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dibebaskan dari biaya. Arahan ini langsung direspons oleh kementerian terkait, salah satunya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa pemerintah berfokus menyelesaikan berbagai persoalan riil masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa, perbaikan fasilitas sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru, perawat, dokter, dan penegak hukum guna mencegah praktik korupsi.

Presiden menegaskan akan menggelar rapat terbatas guna memastikan pembebasan biaya pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Menjawab kekhawatiran terkait sumber dana, ia menyatakan bahwa anggaran dapat dipenuhi dari penyelamatan dana negara yang bersumber dari pemberantasan korupsi.

Menanggapi arahan tersebut, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian mendalam terkait opsi pembiayaan untuk menggratiskan biaya kuliah di PTN. Hasil kajian tersebut nantinya akan dipaparkan dalam rapat bersama Presiden dan kementerian/lembaga terkait.

Brian menambahkan, sejauh ini pemerintah telah membantu akses pendidikan tinggi melalui program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan beasiswa. Pada tahun 2025, sebanyak 28,2% mahasiswa baru PTN telah menerima bantuan pembiayaan, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mengapresiasi dan mendukung penuh komitmen Presiden terkait pendidikan gratis di PTN. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar mutu pendidikan, fasilitas kampus, kegiatan riset, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan tidak dikorbankan.

Hadrian menjelaskan bahwa meski anggaran pendidikan pada rancangan APBN 2027 direncanakan mencapai Rp819,44 triliun, alokasinya terbagi ke banyak kementerian, lembaga, dan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan perhitungan fiskal yang terukur dan komprehensif agar penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak mengganggu operasional serta kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.