MALANG, Satunurani.com – Selasa, (07/07/2026). Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (UNIKAMA) kembali menghadirkan agenda akademik berskala nasional. Kampus ini akan menjadi tuan rumah Orasi Kebangsaan sekaligus Peresmian Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) pada Selasa, 7 Juli 2026, di Aula Sarwakirti UNIKAMA.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., sebagai pembicara utama. Kehadiran salah satu pakar hukum tata negara Indonesia itu diperkirakan akan menyajikan gagasan-gagasan strategis mengenai arah demokrasi, supremasi hukum, serta tantangan kebangsaan di era modern.

Mengangkat tema “Merawat Demokrasi dan Supremasi Hukum Dalam Bingkai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Menuju Indonesia Emas”, forum tersebut menjadi ruang dialog antara dunia akademik, pemerintah, praktisi hukum, hingga masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa.

Selain menjadi panggung orasi kebangsaan, kegiatan ini juga menandai lahirnya Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi (PUSAKAD) UNIKAMA. Kehadiran pusat kajian tersebut diharapkan mampu menjadi laboratorium pemikiran yang menghasilkan berbagai kajian ilmiah, penelitian, rekomendasi kebijakan publik, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang konstitusi dan demokrasi.

Pembentukan PUSAKAD merupakan bagian dari komitmen UNIKAMA dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan kebangsaan.

Melalui pusat kajian ini, UNIKAMA ingin mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran akademik yang tidak hanya berhenti di ruang diskusi kampus, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kehadiran Yusril Ihza Mahendra dinilai menjadi nilai tambah tersendiri bagi forum tersebut. Pengalamannya sebagai akademisi, pakar hukum tata negara, sekaligus pejabat negara diharapkan mampu memberikan perspektif komprehensif mengenai dinamika konstitusi Indonesia di tengah perubahan global yang terus berkembang.

Panitia membuka kegiatan ini bagi sivitas akademika, mahasiswa, praktisi hukum, peneliti, serta masyarakat umum yang ingin memperluas wawasan mengenai demokrasi, konstitusi, dan supremasi hukum. Diharapkan, forum ini menjadi momentum lahirnya kolaborasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. (Saiful Rahman)