JAKARTA, Satunurani.com – Minggu, (15/02/2026). Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim, memberikan pernyataan tegas terkait diskursus posisi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam struktur ketatanegaraan. Ia menekankan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah naungan kementerian tertentu.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Rohim ini, posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain ideal yang sesuai dengan kebutuhan konstitusional saat ini, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.

Cak Rohim menilai bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Kepala Negara memberikan jaminan terhadap kejelasan garis komando serta menjaga netralitas institusi dari intervensi birokrasi yang kompleks.

“Legitimasi Polri di bawah Presiden menjamin kejelasan garis komando, menjaga netralitas institusi, serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional,” ujar Cak Rohim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/02/2026).

Ia menambahkan bahwa dengan fungsi strategis Polri dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban, pengambilan keputusan keamanan akan jauh lebih efektif dan responsif jika tidak terhambat oleh birokrasi kementerian.

Lebih lanjut, Cak Rohim memperingatkan risiko jika Polri diletakkan di bawah kementerian, yakni potensi terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik birokrasi.

“Posisi ini mencegah fragmentasi kebijakan. Relasi Presiden dan Polri harus dipahami sebagai relasi konstitusional demi kepentingan negara, bukan relasi politis. Polri adalah alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Cak Rohim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung penguatan Polri secara objektif. Ia mengimbau publik agar tetap bijak dalam menilai institusi dan tidak menyamaratakan kesalahan segelintir oknum dengan kinerja institusi secara keseluruhan.

“Polri adalah garda terdepan keamanan negara kita. Jangan korbankan institusi hanya karena perbuatan satu-dua oknum. Kita harus bersinergi dalam menjaga kondusivitas bangsa agar Polri tetap berdiri netral dan profesional,” pungkas Cak Rohim. (SN01)