satunurani.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan konflik antara sejumlah mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan yayasan yang menaunginya. Persoalan tersebut muncul dalam proses registrasi untuk pembaruan perjanjian kerja sama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, konflik antara lain dipicu kewajiban setoran yang dibebankan yayasan kepada mitra berdasarkan jumlah ompreng makanan yang disalurkan. Dalam sejumlah kasus, yayasan disebut tidak memiliki kontribusi terhadap operasional maupun pembinaan dapur SPPG.

Menurut Sudaryono, terdapat yayasan yang memperoleh titik pembangunan dapur SPPG tetapi tidak memiliki modal dan sumber daya untuk mengelolanya. Titik tersebut kemudian diberikan kepada mitra untuk dibangun dengan kewajiban menyetorkan sejumlah uang kepada yayasan setelah dapur beroperasi.

Sudaryono menyebut pola tersebut berkaitan dengan praktik pada kepemimpinan BGN sebelumnya. Ia mengatakan terdapat oknum internal yang membuat yayasan, kemudian memperoleh titik pembangunan dapur dan menyerahkannya kepada mitra dengan skema setoran per ompreng.

Untuk mengatasi persoalan itu, BGN membuka kesempatan bagi mitra yang merasa dirugikan untuk mengganti yayasan yang menaungi dapur SPPG. BGN mendorong mitra memilih yayasan yang dimiliki atau dipimpin langsung oleh mereka agar anggaran MBG dapat lebih optimal digunakan untuk menyediakan makanan berkualitas bagi penerima manfaat.

BGN telah menyiapkan dua portal untuk memproses perubahan yayasan, masing-masing bagi yayasan dan mitra. Mitra dapat mengajukan yayasan baru disertai bukti kerugian yang dialami akibat kewajiban setoran yang dinilai tidak diperlukan.

Sudaryono menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran MBG digunakan secara optimal. BGN juga ingin mencegah adanya setoran yang berpotensi mengurangi kualitas menu, sehingga makanan yang diterima masyarakat tetap memenuhi kualitas dan kandungan gizi yang ditetapkan.