Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menekankan perlunya penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan memiliki daya tahan ekonomi.

Menurut Muhaimin, JKN tidak hanya berfungsi memberikan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencegah masyarakat mengalami kemiskinan akibat biaya pengobatan. Dengan jaminan kesehatan yang memadai, masyarakat diharapkan tidak lagi khawatir kondisi kesehatan akan menguras keuangan keluarga.

“Tak perlu lagi ada rasa khawatir bagi seluruh rakyat kita, tak perlu ada rasa takut jatuh miskin akibat kita kena sakit. Kita sudah tidak lagi menemukan anekdot ‘Sadikin’ sedikit sakit, sedikit jatuh miskin. Kini berkat JKN, kita semua tumbuh sehat dan mendapatkan jaminan kesehatan kita,” ujar Muhaimin dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2026 di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menilai keberhasilan JKN tidak cukup diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta. Tingkat keaktifan peserta serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat juga perlu menjadi perhatian.

Saat ini, tingkat kepesertaan aktif JKN tercatat sekitar 79,20 persen. Muhaimin menyebut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan keaktifan peserta.

Menurutnya, masyarakat akan merasakan manfaat JKN ketika mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, aman, berkualitas, dan tetap menghormati martabat pasien.

Muhaimin juga menegaskan bahwa peserta JKN tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda dalam pelayanan kesehatan. Seluruh peserta berhak memperoleh layanan yang setara, bermutu, dan bermartabat.

Dalam konteks tersebut, fasilitas kesehatan dinilai memiliki posisi penting karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap JKN sekaligus kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan.

Muhaimin menyebut JKN sebagai bentuk gotong royong berskala besar yang melibatkan pemerintah, peserta, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, serta berbagai pihak dalam ekosistem kesehatan.

Hingga kini, jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 284 juta jiwa atau setara dengan 98,02 persen dari total penduduk Indonesia.

“Jaminan Kesehatan Nasional adalah gotong royong raksasa bangsa ini. Partisipasi besar ini harus terus kita jaga agar setiap warga negara mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Dari sisi ekosistem layanan, JKN saat ini didukung sekitar 34,2 ribu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Besarnya jaringan tersebut perlu dibarengi dengan pemerataan kualitas pelayanan, terutama karena penggunaan layanan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Pada Januari hingga Juni 2026, jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama tercatat mencapai 295,06 juta. Sementara itu, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mencapai 22,05 juta.

Muhaimin turut mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif dan preventif. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring perubahan pola penyakit, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin beragam dan kompleks.

Penguatan layanan primer, lanjutnya, harus ditopang oleh ketersediaan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, obat-obatan, bahan medis, serta pemeriksaan penunjang yang memadai. Perhatian khusus juga diperlukan untuk daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan.

Selain kualitas pelayanan, aspek akuntabilitas dan integritas juga dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem JKN.

Fasilitas kesehatan diharapkan memberikan pelayanan sesuai standar dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Di sisi lain, BPJS Kesehatan terus memperkuat transparansi dalam proses klaim, verifikasi, pembayaran, serta upaya pencegahan fraud melalui tata kelola dan pengawasan bersama.