New York — Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Erdogan menilai struktur DK PBB saat ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern.

Seruan tersebut disampaikan Erdogan dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada 22 September 2026. Ia mengusulkan reformasi mendasar terhadap DK PBB, termasuk mengakhiri status anggota tetap dan mekanisme hak veto.

Erdogan menilai keputusan mengenai persoalan global tidak seharusnya bergantung pada lima negara yang memiliki hak veto, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Menurut Erdogan, reformasi PBB diperlukan agar sistem pengambilan keputusan internasional lebih mewakili seluruh negara anggota.

Ia juga mengusulkan agar anggota DK PBB dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan tertentu, tanpa adanya kursi permanen.

“Penghapusan mekanisme hak veto harus menjadi titik awal sekaligus tujuan strategis utama dari setiap reformasi yang berarti,” kata Erdogan dalam artikel yang diterbitkan Bloomberg, seperti dilaporkan ANTARA.

Erdogan juga menyerukan pembentukan koalisi luas di Majelis Umum PBB untuk mendorong perubahan tersebut. Ia berpendapat tidak boleh ada satu negara yang memiliki kewenangan untuk terus-menerus menghalangi kehendak mayoritas masyarakat internasional.

Mungkinkah Hak Veto Dihapus?

Pertanyaan mengenai kemungkinan penghapusan hak veto menjadi lebih kompleks karena perubahan struktur DK PBB membutuhkan perubahan Piagam PBB.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, perubahan Piagam PBB terkait reformasi tersebut harus mendapatkan dukungan negara-negara anggota tetap DK PBB. Artinya, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis memiliki posisi penting dalam menentukan apakah perubahan tersebut dapat dilakukan.

Sejauh ini, respons terhadap gagasan Erdogan juga belum menunjukkan adanya kesepakatan di antara lima anggota tetap.

Rusia, misalnya, menyatakan mendukung perluasan jumlah anggota tetap DK PBB, tetapi tetap mempertahankan hak veto yang dimiliki anggota tetap saat ini.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia memandang keberadaan anggota tetap dan hak veto sebagai bagian penting dari struktur PBB.

Al Jazeera melaporkan bahwa penghapusan hak veto secara menyeluruh akan membutuhkan persetujuan kelima anggota tetap. Karena itu, usulan Erdogan menghadapi hambatan institusional dan politik yang besar.

Bukan Pertama Kali Ada Seruan Reformasi

Seruan untuk mereformasi DK PBB bukan hal baru. Sejumlah negara selama bertahun-tahun mendorong perubahan agar komposisi dan mekanisme pengambilan keputusan badan tersebut lebih mencerminkan perkembangan geopolitik dunia.

Namun, terdapat perbedaan mengenai bentuk reformasi. Sebagian negara mendorong penambahan anggota tetap, termasuk keterwakilan negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Sementara Erdogan mengusulkan perubahan yang lebih mendasar dengan menghapus status anggota tetap sekaligus hak veto.

Dengan demikian, seruan Erdogan telah menambah tekanan terhadap perdebatan mengenai masa depan DK PBB. Akan tetapi, realisasi penghapusan hak veto masih bergantung pada kesediaan kelima anggota tetap untuk menyetujui perubahan terhadap aturan yang mengatur struktur Dewan Keamanan.