JAMBI, Satunurani.com – Minggu, (30/04/2023). Juru bicara Pemprov Jambi, Ariansyah didampingi Karo Hukum Provinsi Jambi Ali Zaini berkata, pihaknya dalam hal ini Gubernur Jambi Al Haris mendapat tugas dari Kementerian untuk menentukan nasib dan keberlanjutan Unbari dalam memecahkan berbagai masalah dan ini sangat sejalan dengan prioritas Gubernur Jambi Al Haris, maka butuh campur tangan Pemerintah dalam gejolak dualisme Rektor Unbari.
Statemen dari Jubir Pemda Provinsi Jambi ini, kami rasa sangat mengada-ada seperti mencari pembenaran atas ikut campurnya Pemprov dalam permasalahan dualisme Rektor Unbari, kami ini PTS bukan Negeri.
Jubir Pemprov harus mengetahui dan mengerti permasalahan yang terjadi di Unbari, jangan asal keluar statemen, ini sangat merugikan klien kami Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ).
Firmansyah membeberkan mengapa sampai Melaporkan Gubernur jambi dan kawan-kawan atas dugaan tindak pidana pasal 170 ke Mabes Polri, dengan LP nomor. STTL/153/IV/2023/BARESKRIM.
Kami luruskan agar masyarakat Jambi mengetahui permasalahan yang muncul hari ini awalnya bermula tahun 2021 lalu, pemicunya adalah dua versi Statuta di UNBARI, versi Senat yang Senat UNBARI memperpanjang Jabatan Fachruddin Rozi sebagai Rektor sedangkan versi YPJ mengangkat Yunan Surono sebagai Plt Rektor.
Dualisme Rektor di Unbari seharusnya sudah selasai bila mencermati surat tugas dari LLDIKTI pada 31 Mei 2022 Kemendikbudristek menunjuk Prof. Herri sebagai Pjs Rektor UNBARI setelah satu tahun, karena sudah dilakukan pemilihan Rektor definitif Februari 2023 lalu bersama senat UNBARI telah melakukan pemilihan Rektor sesuai Statuta dan terpilih Saidina Usman sebagai Rektor, dengan terpilihnya Rektor definitif.
Alih-alih konfik di Unbari berakhir pasca terpilihnya Rektor Definitif, anehnya malah kekisruhan melebar kemana-mana, mulai dari menolak Rektor terpilih sampai dengan memunculkan Yayasan tandingan, padahal dari dulu Pemprov menolak ikut campur, karena memang tidak berwenang. Tapi sekarang kok aktif sekali sampai Gubernur dalam pidatonya berstatemen akan mengambil alih Unbari menjadi milik Pemprov, ini terus terang membuat kami mencurigai semua ini di disain terkait aset Unbari di Pijoan yang mau diambil Pemprov Jambi sebagai lahan pengganti membangun Sport center, sudah diketahui bersama bahwa Pemprov dan DPRD Jambi sudah mengesahkan pembangunan Sport Center, namun lokasi yang semula direncanakan bermasalah, maka lahan milik Unbari di Pijoan lah sebagai lokasi pengganti. (SN01)
