Jember – Pernyataan Kepala SDN 5 Kranjingan Jember, Hadi, terkait pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah senilai hampir Rp600 juta menuai sorotan dari sejumlah pihak. Pasalnya, dalam keterangannya Hadi menyebut pekerjaan dilakukan dengan sistem borongan untuk tenaga kerja, sementara pengadaan material dilakukan langsung oleh pihak sekolah.

“Tukang borongan, bahan belanja sendiri,” kata Hadi.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai rincian penggunaan anggaran revitalisasi yang bersumber dari APBN Tahun 2026. Publik menilai keterbukaan informasi penting dilakukan agar penggunaan dana negara dapat diketahui secara jelas dan terukur.

Koordinator Jember Corruption Watch (JCW) Jember, Abdus Salam, turut menyoroti pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, dari hasil pantauan di lapangan masih terdapat material lama yang digunakan, salah satunya genteng bangunan yang disebut masih digunakan secara penuh.

“Kalau memang ada item yang tidak diganti dan masih menggunakan material lama, tentu perlu dijelaskan kepada publik bagaimana rincian anggarannya dan item pekerjaan apa saja yang dibiayai,” ujarnya.

JCW juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana revitalisasi, mengingat nilai proyek yang mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Abdus Salam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alokasi anggaran secara rinci, mulai dari biaya material, upah tenaga kerja, hingga komponen lain yang tercantum dalam perencanaan proyek.

“Publik berhak tahu penggunaan anggaran tersebut. Karena sumber dananya berasal dari uang negara, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan,” tegasnya.

Sorotan juga muncul terkait papan informasi proyek yang diketahui hanya ditempel pada sebuah pohon di halaman sekolah. Kondisi itu dinilai kurang mencerminkan keterbukaan informasi publik yang seharusnya mudah diakses dan dibaca masyarakat. (Sr)