JEMBER, Satunurani.com – Rabu, (14/05/2025). Kepala Desa Sidomulyo, Kamiludin, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena prestasi, tapi karena ketidakhadirannya dalam acara panen perdana kopi yang digelar warganya sendiri pada Rabu siang (14/05/2025). Padahal, acara yang digelar oleh Forum Silaturahim Petani Gunung Gumitir (FSPGG) ini turut dihadiri Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dan sejumlah pejabat penting lainnya.

Dalam momen yang semestinya dirayakan penuh semangat oleh petani dan aparat desa, absennya Kades Kamiludin justru memunculkan tanda tanya besar. Bagi sebagian warga, ini bukan kali pertama sang Kades “menghilang” saat warganya butuh figur kepemimpinan yang hadir secara nyata, bukan hanya di baliho atau surat undangan.

Wakil Bupati Djoko Susanto bahkan secara terbuka menyindir keras sikap Kamiludin.

“Karena pemimpin harus tahu apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Dalam kegiatan seperti ini, harusnya pemimpin hadir,” ucap Wabup dengan nada kecewa.

“Kalau tidak hadir, ya pemimpin seperti apa itu,” tambahnya tajam.

Sindiran Djoko bukan tanpa dasar. Ketidakhadiran Kepala Desa dalam kegiatan yang menyangkut hajat hidup petani menunjukkan betapa rapuhnya etika politik dan moral kepemimpinan di akar rumput. Di saat pemerintah Kabupaten berupaya hadir mendampingi perjuangan petani kopi, justru pemimpinnya sendiri absen tanpa penjelasan.

Kepala Desa adalah ujung tombak pelayanan publik di Desa. Jika dalam momen seperti ini saja tidak hadir, maka pantas jika publik mempertanyakan: Kamiludin ini pemimpin atau hanya penonton di kursi kekuasaan?

Petik kopi perdana di Gunung Gumitir bukan sekadar seremoni, tapi momentum penting yang mencerminkan semangat petani membangun ekonomi dari bawah. Sayangnya, ketidakhadiran sang kepala desa mencoreng makna acara itu sendiri.

Hingga berita ini dipublikasikan, tidak ada satu pun keterangan resmi dari Kamiludin. Tak ada klarifikasi. Tak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah keheningan—yang justru memperkuat sinyal lemahnya tanggung jawab moral.

Expose Update mencatat: ini bukan sekadar soal absen, ini soal watak. Dan publik berhak tahu siapa pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyat, dan siapa yang hanya sekadar numpang nama di struktur pemerintahan. (Saiful Rahman)