JEMBER, Satunurani.com – Rabu, (11/06/2025). Bupati Jember Muhammad Fawait tengah menjadi sorotan. Ia diketahui berada di Amerika Serikat untuk menghadiri acara internasional yang disebutnya sebagai “North American Productivity Workshop (NAPW) VII”. Namun, publik justru mempertanyakan cara dan etika keberangkatannya, meski ia mengantongi izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri.
Surat izin itu diteken Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir atas nama Mendagri Tito Karnavian dengan nomor 857/1465.e/SJ tertanggal 22 Mei 2025. Dokumen menyebut Fawait meminta izin melalui Gubernur Jawa Timur untuk menghadiri forum internasional di Virginia, AS, sejak 8 hingga 15 Juni 2025.
Namun, sebagaimana penelusuran Kliktimes.com, keberangkatan itu tetap menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang tak bisa diabaikan. Ada empat masalah utama yang menunjukkan buruknya komunikasi pemerintahan dan minimnya etika dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah.
1. Komunikasi Pemerintahan yang Buruk
Tak ada pengumuman resmi dari Pemkab Jember maupun pemberitaan dari Humas mengenai keberangkatan sang bupati. Justru, kabar keberadaannya di Amerika baru diketahui setelah media mengonfirmasi langsung kepada Fawait via WhatsApp.
Dalam jawabannya kepada Beritajatim.com, Fawait justru melontarkan komentar santai yang dinilai tak mencerminkan urgensi seorang Kepala Daerah:
“Tempatnya di Virginia. Ini saya sedang berfokus menyiapkan materi, soalnya yang dengerin penemu rumus-rumus ekonometrika dan lain-lain, agak dreddeg. Ha ha ha ha.”
2. Transparansi yang Minim
Fawait menolak menjelaskan secara detail forum yang ia hadiri. Bahkan saat dikonfirmasi, ia hanya menjawab singkat bahwa penjelasan akan diberikan “nanti setelah jadi pembicara.” Tidak ada siaran pers resmi, tidak ada publikasi agenda, tidak ada keterlibatan institusi Pemkab untuk mendukung atau menginformasikan keberangkatan tersebut.
3. Tidak Ada Koordinasi dengan DPRD
Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, secara terbuka mengakui bahwa pihaknya tidak pernah menerima pemberitahuan atau tembusan terkait keberangkatan Bupati ke luar negeri.
“Saya tidak pernah mendapat pemberitahuan atau tembusan soal keberangkatan beliau ke luar negeri,” ujarnya singkat.
Padahal, dalam praktik pemerintahan yang sehat, kepala daerah seharusnya menjaga komunikasi dengan lembaga legislatif, terutama jika menyangkut agenda internasional yang membawa nama daerah.
4. Berangkat Secara Diam-diam
Tak ada publikasi sebelumnya, tak ada pelepasan resmi. Kepergian Fawait tampak dilakukan diam-diam. Ini bertolak belakang dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang mestinya dijunjung tinggi oleh seorang Kepala Daerah.
Forum Penting atau Pelesiran?
Fawait menyebut dirinya sebagai bupati Jember pertama yang diundang sebagai pembicara di forum internasional tersebut. Namun tanpa adanya transparansi dan dokumentasi resmi, sulit bagi publik untuk menilai apakah forum itu berdampak nyata bagi Jember — atau sekadar pelesiran dengan label intelektual. (Saiful Rahman)
