MOROWALI, Satunurani.com – Jum’at, (09/05/2025). Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Morowali, Albakarah Firmansyah menyoroti soal rencana pembangunan Intake Air Baku industri PT. BTIIG di Bendungan Sungai Karaopa yang menjadi polemik ditengah masyarakat akhir-akhir ini.
Menurutnya, rencana pemanfaatan air sungai Bendungan Karaopa oleh PT. BTIIG dinilai dapat berdampak negatif bagi lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bumi Raya dan Kecamatan Wita Ponda. Karena Bendungan Karaopa merupakan sumber air utama yang mengaliri ribuan hektar lahan pertanian di dua kecamatan tersebut, yang menjadi daerah penopang pangan khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Morowali.
“Olehnya saya sangat mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh Gubernur Sulteng yang telah melayangkan surat teguran kepada BTIIG agar menghentikan rencana pembangunan Intake air baku di sepanjang aliran Sungai Karaopa,” ujarnya, Kamis (08/05/2025).
“ini merupakan bentuk perhatian Anwar Hafid (Gubernur Sulteng, red) khusus terhadap isu yang berkembang di Morowali, yakni tentang rencana perusahaan yang memanfaatkan air Bendungan Karaopa. Karena di masa jadi Bupati Morowali, Anwar Hafid mengusung visi “Morowali Kabupaten Agrobisnis (Si’E), dimana Si’E dalam Bahasa Bungku yakni tempat penyimpanan padi atau hasil panen atau lumbung padi, red,” imbuhnya.
Lebih lanjut, soal rencana pembangunan Intake Air Baku PT. BTIIG di Sungai Karaopa, Albakarah Firmansyah mengatakan, setiap perusahaan seharusnya mampu memanajemen potensi-potensi konflik sosial, sehingga dalam setiap pelaksanaan progress pengembangan kawasannya dapat diketahui dan dipahami masyarakat, dengan begitu dapat diminimalkan potensi konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Itulah pentingnya transparansi, sosialisasi perlu, dan jangan sekali-kali arogan menghadapi masyarakat.
Dia menambahkan, kegelisahan di tengah masyarakat seharusnya tidak terjadi apabila pihak perusahaan benar-benar mampu memberikan penjelasan melalui dialog secara rasional dan proporsional, untuk menemukan sebuah solusi antara kepentingan masyarakat dan kepentingan perusahaan dalam hal rencana pengembangan kawasan. Ini urusan ketahanan pangan, tolong jangan dianggap sepele.
“Kalau sudah seperti ini keadaanya terjadi kegaduhan, boleh disimpulkan kalau PT. BTIIG ataupun yang mengelola kawasan itu menerapkan manajemen yang tidak memikirkan dampak bagi lingkungan sosial,” ujar Albakarah.
“Saran untuk Pemkab Morowali agar tidak mengulang dengan kejadian serupa yang terjadi hari ini, sehingga diharapkan bagi investor yang masuk Morowali wajib mempresentasikan master plan, sehingga di ketahui khalayak arah dari perusahaan tersebut kemana,” tegasnya. (Drm)
