BEKASI, Satunurani.com – Rabu, (27/08/2025). Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, Turangga Cakra Udaksana, melontarkan kegeramannya terhadap Koordinator Provinsi dan Koordinator Kabupaten Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Ia menegaskan telah menyiapkan langkah hukum serius, baik pidana maupun perdata, atas dugaan kelalaian para koordinator dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka.
Menurut Turangga, koordinator TKSK dianggap lalai karena tidak menyampaikan informasi penting secara akurat kepada jajaran di bawahnya. Padahal, jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada pemberitahuan mengenai proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi TKSK Kabupaten Bekasi.
“Ini jelas tidak bisa dibiarkan. Kami sudah menyiapkan 10 tim kuasa hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Jika informasi penting seperti ini ditutup-tutupi atau tidak disampaikan dengan benar, dampaknya merugikan banyak pihak, “tegas Turangga, Selasa (26/08/2025).
Ia menambahkan, langkah hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk peringatan agar pihak koordinator tidak lagi bermain-main dengan nasib para tenaga sosial.
“Siap-siap saja, ini bukan ancaman tapi kepastian. Kami akan kawal hingga tuntas baik secara pidana maupun perdata,” pungkasnya.
Sebagai informasi, TKSK merupakan relawan sosial di tingkat kecamatan yang ditugaskan langsung oleh Kementerian Sosial. Peran mereka sangat vital, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pendampingan keluarga miskin, hingga layanan kedaruratan bencana.
Sementara itu, proses pengangkatan P3K bagi TKSK menjadi isu penting karena menyangkut kepastian status, kesejahteraan, serta perlindungan hukum bagi para tenaga sosial tersebut. Karena itu, informasi terkait seleksi dan pengangkatan seharusnya disampaikan secara jelas dan transparan oleh koordinator di tingkat provinsi maupun kabupaten. (Din)
