PALU, Satunurani.com – Rabu, (01/10/2025). Pasca bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi yang sangat dahsyat 7 tahun silam, tepatnya pada Jum’at, (28/9/2018) sekitar pukul 18.00 WITA melanda Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, telah menelan ribuan korban jiwa.
Sekitar 100 lebih Kepala Keluarga yang sampai saat ini masih tinggal di pengungsian Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kota Palu.
Pada Selasa, (30/09/2025) puluhan warga penghuni Huntara Bersama Forum Penyitas Pasigala dan beberapa lembaga penggiat Sosial dan Hukum mendatangi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Berunjuk rasa guna mengadukan nasibnya dan menagih janji Para Anggota Dewan yang telah dijanjikan kepada mereka.
Dibawah pimpinan korlap Parhis, selain menyampaikan orasi tuntutan dan minta tanggung jawab para anggota dewan, salah seorang peserta unjuk rasa melakukan gerakan triatikal sebagai gambaran kehidupan saat ini yang mereka alami.
Salah seorang anggota dewan berkenan menemui para peserta unjuk rasa, Samiun dari Fraksi Partai Demokrat, menurutnya anggota yang lainnya lagi rapat di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang ada di jalan Moh Yamin.
Namun apa yang disampaikan oleh Samiun tidak membuat puas para pengunjuk rasa yang umumnya Ibu-ibu, hanya berjanji tuntutan dan permintaan dari pengunjuk rasa diterima dan akan dibicarakan bersama anggota lainnya, Samiun juga berjanji akan mengunjungi tempat atau Huntara para pengunjuk rasa supaya mengatahui kenyataan yang sebenarnya sebagai data untuk di bahas dirapat DPRD Provinsi.
Para pengunjuk rasa kembali melanjutkan aksinya ke gedung dimana katanya para anggota dewan DPRD Provinsi rapat di jalan Moh.Yamin, namun setibanya di tempat tersebut tidak satu orangpun anggota Dewan bisa ditemui, menurut salah seorang staf, katanya rapat dewan sudah selesai, kami tidak mengetahui sekarang keberadaannya.
Para pengunjuk rasa melanjutkan kembali aksinya untuk menemui Wali kota Palu yang tidak jauh dari gedung DPRD tersebut.
Kali ini sedikit lega, para pengunjuk rasa ditemui oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda liliana muhidin, dan diajak untuk berdialog di dalam ruangannya.
Dengan penuh keakraban dan kekeluargaan dialog berjalan dengan tenang dan lancar, Imelda mendengarkan keluh kesah, uneg-uneg dan tuntutan serta permintaan mereka.
Imelda berjanji apa yang mereka sampaikan akan dibahas bersama baik dengan DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Palu, Imelda juga menyampaikan keprihatinannya apa yang mereka alami saat ini.
Menurut Parhis, selama 7 tahun para korban bencana ini menjalani kehidupan di Huntara sangat memprihatinkan dengan tempat tinggal jauh dari kata layak, saat ini mereka teracam terusir karena pemilik lahan akan mengambilnya kembali.
Parhis juga berharap kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kota para korban bencana 2018 yng masih tinggal Huntara agar segera dibangunkan Hunian tetap (Huntap) minimal disediakan lahannya, pada umumnya mereka ini adalah keluarga kurang mampu.
Daeng Azis, meminta kepada para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang lalu telah berjanji akan membantu secara pribadi-pribadi untuk pengadaan lahan. (Eko)
