Hadirkan Eks Wakil Ketua KPK, BEM Universitas Madura Bahas Budaya Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Array
Komentar Comments Off on Hadirkan Eks Wakil Ketua KPK, BEM Universitas Madura Bahas Budaya Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum
SEMINAR-NASIONAL-Badan-Eksekutif-Mahasiswa-BEM-Universitas-Madura

MADURA, Satunurani.com Jum’at, (13/06/2025). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Madura menginisiasi Seminar Hukum Nasional bertajuk ‘Membedah Anatomi Korupsi di Indonesia: Dari Budaya Kekuasaan Hingga Lemahnya Penegakan Hukum’. 

Acara yang diselenggarakan pada Rabu (11/06/2025) di Gedung Laboratorium Bersama ini menghadirkan Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode 2019–2024, sebagai narasumber utama.

Seminar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Moh. Khomarul Wahyudi, sebagai keynote speaker.

Dalam pemaparannya, Nurul Ghufron menyoroti bahwa masalah korupsi di Indonesia melampaui sekadar regulasi atau instrumen penegakan hukum. Menurutnya, akar paling berbahaya dari korupsi adalah budaya kekuasaan yang tidak diawasi dengan ketat.

“Korupsi itu penyakit utamanya bukan soal sistem, tapi soal kekuasaan yang tidak dikontrol. Ketika kekuasaan mutlak dan tidak diawasi, maka korupsi tumbuh subur,” tegas Nurul Ghufron, yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jatim itu.

Gufron menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam memerangi korupsi, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, kampus, pesantren, dan masyarakat sipil, untuk bersatu melawan budaya korupsi.

Ketua BEM Universitas Madura, Izet Alfian Fatahillah, menyampaikan seminar ini merupakan wujud komitmen mahasiswa dalam menjaga idealisme dan menjadi pelopor pengawal penegakan hukum.

Izet menyoroti belum adanya penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, terutama dalam isu korupsi.

Di hadapan pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, Izet juga secara spesifik menyampaikan permasalahan lokal di Pamekasan yang memerlukan pengawalan dan pengawasan legislatif. 

“Kami menyoroti fenomena menurunnya pendapatan daerah namun anggaran pegawai justru meningkat, sementara pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan, menjadi tidak efektif dan mengabaikan pelayanan terhadap rakyat,” tegasnya.

Ratusan peserta dari berbagai fakultas mengikuti seminar ini dengan antusias, menunjukkan kepedulian tinggi generasi muda terhadap isu korupsi.

Diskusi yang terbuka tidak hanya mengulas dimensi hukum, tetapi juga merambah ke aspek sosiologis dan kultural korupsi di Indonesia, termasuk bagaimana budaya permisif dan loyalitas buta terhadap kekuasaan memperparah praktik korupsi di berbagai tingkatan. (SN01)

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA

ARTIKEL TERKAIT

Logo ATM - GIF 02-Small

POPULER

REKOMENDASI

MUNGKIN ANDA MELEWATKAN INI

iklan02