JEMBER, Satunurani.com – Kamis, (01/05/2025). Komisi B DPRD Kabupaten Jember tengah menyoroti proses pembentukan Koperasi Merah Putih di dua desa dari dua kecamatan yang dinilai menyimpang dari prinsip musyawarah dan partisipasi warga.

Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari inisiatif nasional yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal. Namun, laporan yang diterima Komisi B menyebutkan adanya indikasi intervensi oleh oknum di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menegaskan pentingnya transparansi dalam pembentukan koperasi. Ia menyebut, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Desa, pembentukan koperasi harus dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan warga dengan keahlian sesuai kebutuhan desa.

“Program ini dirancang untuk memberdayakan warga, bukan malah menciptakan jarak antara kebijakan dan masyarakat. Partisipasi warga adalah kunci,” ujar Candra, Rabu 30 April 2025.

Komisi B menerima surat dari warga yang mengeluhkan proses musdesus yang dinilai tidak berjalan demokratis dan hanya menjadi formalitas. Warga pun meminta DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat untuk mencari kejelasan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jember, Sartini, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menentukan struktur koperasi.

“Tugas kami adalah memverifikasi legalitas dokumen setelah musdesus selesai. Kami pastikan sesuai aturan,” kata Sartini.

Ia juga mengingatkan, sesuai instruksi Bupati Jember, bahwa pendiri, anggota, dan pengurus koperasi harus berasal dari desa setempat, guna menjaga keberpihakan koperasi terhadap kebutuhan warga Desa. (Saiful Rahman)