Jakarta – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menduga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkaitan dengan kepentingan politik sejumlah pihak. Ia menilai, desakan agar DPR RI menggunakan hak angket atau membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri polemik dokumen pendidikan Gibran perlu dilihat dalam konteks dinamika politik nasional.
Menurut Bestari, dorongan untuk membawa persoalan tersebut ke ranah kelembagaan DPR menguat setelah muncul desakan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Perkembangan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan presiden yang turut menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran.
“Kan tujuannya pasti tujuan politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya,” kata Bestari kepada Tribunnews.com, Jumat (16/10/2026).
Ia menduga gerakan yang mendorong evaluasi terhadap posisi Gibran tidak sepenuhnya muncul secara spontan, melainkan berpotensi melibatkan aktor politik tertentu. Meski demikian, Bestari tidak menyebutkan nama pihak yang dimaksud dan menyatakan identitas mereka mungkin akan terungkap seiring perkembangan situasi.
“Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran,” ujarnya.
Bestari juga mengingatkan agar polemik tersebut tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi Gibran, tetapi turut dikaitkan dengan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden. Ia menduga isu tersebut dapat dimanfaatkan untuk merenggangkan hubungan kedua pemimpin dan mengganggu soliditas pemerintahan.
Sebagai partai yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran, Bestari menegaskan PSI tetap berada di barisan pendukung pemerintahan. Ia meyakini upaya yang diduga bertujuan memecah hubungan kedua pemimpin tersebut tidak akan berhasil.
Sumber berita: Tribunnews.com